SOSIOLOGI DAN POLITIK

	SOSIOLOGI & POLITIK

 

                                               

NAMA              : LOLA BELLA PERTIWI

KELAS               : 1EB26

NPM                 : 25213025

1.      Jelaskan pengertian sosiaologi menurut para ahli.

a.       William komblum

Jawab :

Sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosialanggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dankondisi.

b.      Allan jhonson

Jawab :

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan perilaku, terutama dalam kaitannyadengan suatu sistem sosial dan bagaimana sistem tersebut mempengaruhi orang dan bagaimana pula orang yang terlibat didalamnya mempengaruhi sistem tersebut.

c.       Roucek & waren

Jawab :

sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antaramanusia dengan kelompok sosial.

d.      Soerjono soekanto

Jawab :

Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat.

e.       Pitirim Sorokin

Jawab :

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara anekamacam gejala sosial (misalnya gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral), sosiologiadalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosialdengan gejala non-sosial, dan yang terakhir, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari ciri-ciriumum semua jenis gejala-gejala sosial lain.

f.       Emile Durkhin

Jawab :

Sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yakni fakta yangmengandung cara bertindak, berpikir, berperasaan yang berada di luar individu di mana fakta-fakta tersebut memiliki kekuatan untuk mengendalikan individu.

2.      Dari berbagai pendapat mengenai sosiologi diatas dapat disimpulkan.

Jawab :

sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara individu dengan individu,
individu dengan masyarakat, dan masyarakat dengan masyarakat. Sosiologi adalah ilmu yang membicarakan apa yang sedang terjadi saat ini,
khususnya pola-pola hubungan dalam masyarakat serta berusaha mencari
pengertian-pengertian umum, rasional, empiris serta bersifat umum

3.      Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan mempunyai beberapa objek sebutkan dan jelaskan dari masing-masing objek tersebut.

Jawab :

a.       Objek Material

Objek material sosiologi adalah kehidupan sosial, gejala-gejala dan proses hubungan antara manusia yang memengaruhi kesatuan manusia itu sendiri.

b.      Objek Formal

Objek formal sosiologi lebih ditekankan pada manusia sebagai makhluk sosial atau masyarakat. Dengan demikian objek formal sosiologi adalah hubungan manusia antara manusia serta proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat.

c.       Objek budaya

Objek budaya salah satu faktor yang dapat memengaruhi hubungan satu dengan yang lain.

d.      Objek Agama

Pengaruh dari objek dari agama ini dapat menjadi pemicu dalam hubungan sosial masyarakat, dan banyak juga hal-hal ataupun dampak yang memengaruhi hubungan manusia.

4.      Definisi tentang sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang keasyarakatan (August comte 1798-1857)jelaskan.

Jawab :

Masyarakat adalah sekelompok individu yang mempunyai hubungan, memiliki kepentingan bersama, dan memiliki budaya. Sosiologi hendak mempelajari masyarakat, perilaku masyarakat, dan perilaku sosial manusia dengan mengamati perilaku kelompok yang dibangunnya.

Comte menyebutkan ada tiga tahap perkembangan intelektual, yang masing-masing merupakan perkembangan dari tahap sebelumya.

Tiga tahapan itu adalah :

a.        Tahap teologis; adalah tingkat pemikiran manusia bahwa semua benda di dunia mempunyai jiwa dan itu disebabkan oleh suatu kekuatan yang berada di atas manusia.

b.      Tahap metafisis; pada tahap ini manusia menganggap bahwa didalam setiap gejala terdapat kekuatan-kekuatan atau inti tertentu yang pada akhirnya akan dapat diungkapkan. Oleh karena adanya kepercayaan bahwa setiap cita-cita terkait pada suatu realitas tertentu dan tidak ada usaha untuk menemukan hukum-hukum alam yang seragam.

c.       Tahap positif; adalah tahap dimana manusia mulai berpikir secara ilmiah.

5.      Pokok bahasan sosiologi ada 4

a.       Fakta sosial sebagai cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu dan mempunyai kekuatan memaksa dan mengendalikan individu tersebut.

Contoh, di sekolah seorang murid diwajibkan untuk datang tepat waktu, menggunakan seragam, dan bersikap hormat kepada guru. Kewajiban-kewajiban tersebut dituangkan ke dalam sebuah aturan dan memiliki sanksi tertentu jika dilanggar. Dari contoh tersebut bisa dilihat adanya cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang ada di luar individu (sekolah), yang bersifat memaksa dan mengendalikan individu (murid).

b.      Tindakan sosial sebagai tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Contoh, menanam bunga untuk kesenangan pribadi bukan merupakan tindakan sosial, tetapi menanam bunga untuk diikutsertakan dalam sebuah lomba sehingga mendapat perhatian orang lain, merupakan tindakan sosial.

c.       Khayalan sosiologis sebagai cara untuk memahami apa yang terjadi di masyarakat maupun yang ada dalam diri manusia Contoh, jika suatu daerah hanya memiliki satu orang yang menganggur, maka pengangguran itu adalah masalah. Masalah individual ini pemecahannya bisa lewat peningkatan keterampilan pribadi. Sementara jika di kota tersebut ada 12 juta penduduk yang menganggur dari 18 juta jiwa yang ada, maka pengangguran tersebut merupakan isu, yang pemecahannya menuntut kajian lebih luas lagi.

d.      Realitas sosial adalah pengungkapan tabir menjadi suatu realitas yang tidak terduga oleh sosiolog dengan mengikuti aturan-aturan ilmiah dan melakukan pembuktian secara ilmiah dan objektif dengan pengendalian prasangka pribadi, dan pengamatan tabir secara jeli serta menghindari penilaian normatif.

6.      A. Jelaskan kegunaan sosiologi dalam masyarakat,

Jawab :

a.       Untuk pembangunan

Sosiologi berguna untuk memberikan data-data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian pembangunan

b.      Untuk penelitian

Tanpa penelitian dan penyelidikan sosiologis tidak akan diperoleh perencanaan sosial yang efektif atau pemecahan masalah-masalah sosial dengan baik

            B. Sosiologi sebagai IP mempunyai beberapa objek sebutkan dan jelaskan.

            Jawab :

a.       Objek Material
Objek material sosiologi adalah kehidupan sosial, gejala-gejala dan proses hubungan antara manusia yang memengaruhi kesatuan manusia itu sendiri.

b.      Objek Formal
Objek formal sosiologi lebih ditekankan pada manusia sebagai makhluk sosial atau masyarakat. Dengan demikian objek formal sosiologi adalah hubungan manusia antara manusia serta proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat.

7.      Interaksi sosial  yang bersifat asosiatif (hubungan atau gabungan)sebutkan jelaskan.

Jawab :

Interaksi sosial yang bersifat asosiatif, yakni yang mengarah kepada bentuk - bentuk asosiasi (hubungan atau gabungan) seperti :
a. Kerja sama
Adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
b. Akomodasi
Adalah suatu proses penyesuaian sosial dalam interaksi antara pribadi dan kelompok - kelompok manusia untuk meredakan pertentangan.
c. Asimilasi
Adalah proses sosial yang timbul bila ada kelompok masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda, saling bergaul secara intensif dalam jangka waktu lama, sehingga lambat laun kebudayaan asli mereka akan berubah sifat dan wujudnya membentuk kebudayaan baru sebagai kebudayaan campuran.
d. Akulturasi
Adalah proses sosial yang timbul, apabila suatu kelompok masyarakat manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur - unsur dari suatu kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga lambat laun unsur - unsur kebudayaan asing itu diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian dari
kebudayaan itu sendiri.

8.      Jelaskan interaksi sosial yang bersifat disosiatif.

Jawab :

Interaksi sosial yang bersifat disosiatif, yakni yang mengarah kepada bentuk - bentuk pertentangan atau konflik, seperti :

a. Persaingan
Adalah suatu perjuangan yang dilakukan perorangan atau kelompok sosial tertentu, agar memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif, tanpa menimbulkan ancaman atau benturan fisik di pihak lawannya.
b. Kontravensi
Adalah bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan atau konflik. Wujud kontravensi antara lain sikap tidak senang, baik secara tersembunyi maupun secara terang - terangan yang ditujukan terhadap perorangan atau kelompok atau terhadap unsur - unsur kebudayaan golongan tertentu. Sikap tersebut dapat berubah menjadi kebencian akan tetapi tidak sampai menjadi pertentangan atau konflik.
c. Konflik
Adalah proses sosial antar perorangan atau kelompok masyarakat tertentu, akibat adanya perbedaan paham dan kepentingan yang sangat mendasar, sehingga menimbulkan adanya semacam gap atau jurang pemisah yang mengganjal interaksi sosial di antara mereka yang bertikai tersebut.

9.      Sebutkan beberapa tujuan dari lembaga kemasyarakatan,

Jawab :

1. Menjaga Keutuhan masyarakat
2. Pedoman dalam bertingkah laku dalam menghadapi masalah dalam masyarakat,terutama menyangkut kebutuhan pokok.
3. Merupakan pedoman sistem pengendalian sosial di masyarakat

10.  Sebutkan 4 jenis norma dalam bertingkah laku dimasyarakat.

Jawab :

Ø  Norma agama, yaitu peraturanhidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan. Contoh: tidak boleh minum-minuman keras, berbuat maksiat,mengkonsumsi madat, dan lain-lain.

Ø   Norma kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang dianggapsebagai suara hati nurani manusia atau datang melalui suarabatin yang diakuidan diinsyafi oleh setiap orang sebagai pedoman dalam bersikap dan berbuat. Contoh: seorang anak durhaka terhadap orangtuanya.

Ø  Norma kesopanan, yaitu peraturan hidup yang timbul dari pergaulansegolongan manusia yang diikuti dan ditaati sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia terhadap lingkungan sekitarnya (misalnya: orang muda harus menghormati yang lebih tua).

Ø  Norma hukum, yaitu peraturan-peraturan yang timbul dari hukum yang dibuat oleh penguasa negara yang isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaanoleh alat-alat negara.Contoh: melakukan pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain.

11.  Dalam masyarakat luas terdapat pengendalian sosial preventif dan represif jelaskan.

Jawab :

a.       Tindakan Preventif

Pengendalian sosial yang bertujuan untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma sosial. Contohnya, guru menasihati murid agar tidak terlambat datang ke sekolah.

b.      Tindakan Represif

Pengendalian sosial yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Contohnya, sanksi skors diberikan kepada siswa yang sering melanggar peraturan

12.  Lembaga kemsyarakan digolongkan menjadi beberapa bagian.

Jawab :

Þ    Berdasarkan sudut perkembangan

a.       Cresive institution yaitu institusi yang tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contoh: lembaga perkawinan, hak milik dan agama

b.      Enacted institution yaitu institusi yang sengaja dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Contoh: lembaga utang piutang dan lembaga pendidikan

Þ    Berdasarkan sudut nilai yang diterima oleh masyarakat

a.       Basic institution yaitu institusi sosial yang dianggap penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Contoh: keluarga, sekolah, dan negara.

b.      Subsidiary institution yaitu institusi sosial yang berkaitan dengan hal-hal yang dianggap oleh masyarakat kurang penting dan berbeda di masing-masing masyarakat seperti rekreasi.

Þ    Berdasarkan sudut penerimaan masyarakat

a.       Approved dan sanctioned institution yaitu institusi sosial yang diterima oleh masyarakat, misalnya sekolah atau perusahaan dagang.

b.      Unsanctioned institution yaitu institusi yang ditolak masyarakat meskipun masyarakat tidak mampu memberantasnya. Contoh: sindikat kejahatan, pelacuran, dan perjudian.

Þ    Berdasarkan sudut penyebarannya

a.       General institution yaitu institusi yang dikenal oleh sebagian besar masyarakat dunia. Contoh: institusi agama

b.      Restricted institution yaitu institusi sosial yang hanya dikenal dan dianut oleh sebagian kecil masyarakat tertentu. Contoh: lembaga agama Islam, Kristen Protestan, Hindu, dan Budha.

Þ    Berdasarkan sudut fungsinya

a.       Operative institution yaitu institusi yang berfungsi menghimpun pola-pola atau cara-cara yang diperlukan dari masyarakat yang bersangkutan. Contoh: institusi ekonomi.

b.      Regulative institution yaitu institusi yang bertujuan mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan dalam masyarakat. Contoh: institusi hukum dan politik seperti pengadilan dan kejaksaan.

13.  Terdapat perbedaan sistem pelapisan masyarakat jelaskan pelapisan masyarakat tertutup dan terbuka.

Jawab :

Sistem pelapisan sosial tertutup membatasi kemungkinan seseorang untuk pindah dari satu lapisan ke lapisan yang lain baik lapisan atas maupun lapisan bawah. Di dalam sistem pelapisan yang demikian itu satu-satunya jalan untuk masuk menjadi anggota atau warga suatu pelapisan tertentu hanyalah melalui kelahiran.

Pada sistem pelapisan terbuka, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk naik ke pelapisan sosial yang lebih tinggi karena kemampuan dan kecakapannya sendiri atau turun ke pelapisan sosial yang lebih rendah bagi mereka yang tidak cakap dan tidak beruntung.

14.  Faktor-Faktor yang mempengaruhi perubahan sosial setidaknya faktor pembentuk kebudayaan,perubahan kebudayaan,perubahan sosial dan kebudayaan jelaskan 3 faktor tersebut.

Jawab :

1.      Faktor Pembentuk Kebudayaan
Kebudayaan itu dapat terbentuk karena berbagai faktor. Faktor pembentuk kebudayaan itu, antara lain :
a. Manusia dengan cipta, rasa, dan karyanya;
b. Lingkungan alam;
c. Kontak antarbangsa atau disebut pula dengan kultur kontak;
d. Keyakinan kepercayaan dan peranannya dalam pembentukan kebudayaan

2.      Faktor yang Mendorong dan Mempengaruhi Perubahan Kebudayaan
Faktor yang dapat mendorong dan mempengaruhi perubahan kebudayaan meliputi hal-hal sebagai berikut :
a. Perubahan lingkungan alam (musim, iklim, dan land use).
b. Perubahan kependudukan (jumlah, penyebaran, dan kerapatan penduduk).
c. Perubahan struktur sosial (Organisasi pemerintahan, politik, negara, dan hubungan internasional).
d. Perubahan nilai dan sikap (sikap mental penduduk, kedisiplinan, dan kejujuran para pemimpin).

3.      Faktor yang Menyebabkan Perubahan Sosial dan Kebudayaan
a. Sebab-sebab berasal dari luar masyarakat
- Peperangan antarnegara
- Pengaruh kebudayaan masyarakat lain
b. Sebab-sebab berasal dari lingkungan fisik di sekitar manusia; Bencana alam
c. Sebab-sebab bersumber pada masyarakat itu sendiri
- adanya penemuan baru
- bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk
- terjadinya pemberontakan
- pertentangan dalam masyarakat itu sendiri

15.  Jelaskan pengertian sistem,politik,dan sistem politik.

Jawab :

Sistem adalah suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen). Unsur, Komponen, Atau bagian yang banyak ini satu sama lain berada dalam keterkaitan yang saling kait mengait dan fungsional.

Politik berasal dari kata “ polis” (negara kota), yang kemudian berkembang menjadi kata dan pengertian dalam barbagai bahasa. politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

Sistem Politik adalah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit atau kesatuan (masyarakat/negara).

16.  Jelaskan sistem politik indonesia sebelum amandemen UUD 1945 dan setelah amandemen UUD 1945.

Jawab :

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen.

Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut.

1.      Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).

2.      Sistem Konstitusional.

3.      Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

4.      Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.

5.      Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

6.      Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

7.      Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto.

Sistem pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah Diamandemen

Sekarang ini sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi. Sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada UUD 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya Pemilu 2004.

Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut.

1.      Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.

2.      Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial.

3.      Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden  dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.

4.      Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.

5.      Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.

6.      Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial.

17.  Jelaskan sistem politik komunis,Liberal dan Demkrasi.

Jawab :

a.       Sistem Politik Di Negara Komunis :

Bercirikan pemerintahan yang sentralistik, peniadaan hak milk pribadi, peniadaan hak-haak sipil dan politik, tidak adanya mekanisme pemilu yang terbuka, tidak adanya oposisi, serta terdapat pembatasan terhadap arus informasi dan kebebasan berpendapat

b.      Sistem Politik Di Negara Liberal :

Bercirikan adanya kebebasan berpikir bagi tiap individu atau kelompok; pembatasan kekuasaan; khususnya dari pemerintah dan agama; penegakan hukum; pertukaran gagasan yang bebas; sistem pemerintahan yang transparan yang didalamnya terdapat jaminan hak-hak kaum minoritas

c.       Sistem Politik Demokrasi Di Indonesia :

Sistem politik yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia adalah :

1. Ide kedaulatan rakyat

2. Negara berdasarkan atas hukum

3. Bentuk Republik

4. Pemerintahan berdasarkan konstitusi

5. Pemerintahan yang bertanggung jawab

6. Sistem Perwakilan

7. Sistem peemrintahan presidensiil

18.  Jelaskan secara singkat

Ø  Fungsi politik

a.       Perumusan kepentingan, adalah fungsi menyusun dan mengungkapkan tuntutan politik suatu negara. Fungsi ini umumnya dijalankan oleh LSM atau kelompok-kelompok kepentingan.

b.      Pemaduan kepentingan, adalah fungsi menyatupadukan tuntutan-tuntutan politik dari berbagai pihak dalam suatu negara dan mewujudkan sebuah kenyataan ke dsalam berbagai alternatif kebijakan. pelakunya dalah Partai Politik.

c.       Pembuatan kebijakan umum, adalah fungsi untuk mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan yang diusulkan oleh partai-partai politik dan pihak-pihak lain untuk dipilih, diantaranya sebagai satu kebijakan pemerintah. pelakunya adalah lembaga eksekutif bersama dengan legislatif.

d.      Penerapan kebijakan, adalah fungsi melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Pelaku fungsi ini adalah aparat birokrat atu PNS.

e.       Pengawasan pelaksanaan kebijakan< adalah fungsi mnyelaaraskan perilaku masyarakat atau pejabat publik yang menentang atau menyeleweng dari kebijakan pemerintah dan norma-norma yang berlaku, atau fungsi mengadili pelanggar hukum. Pelaku nya dalah lembaga hukum atau peradilan.

Ø  Fungsi politik yang lain.

a.       Sosialisasi politik. Merupakan fungsi untuk mengembangkan dan memperkuat sikap-sikap politik di kalangan penduduk, atau melatih rakyat untuk menjalankan peranan-peranan politik, administrative, dan yudisial tertentu.

b.      Stratifikasi politik

Stratifikasi politik adalah lapisan – lapisan kebijakan dalam dunia politik. Stratifikasi Politik Nasional dalam negara Republik Indonesia tersusun secara bertingkat yang terdiri atas :
1) Tingkat penentu kebijakan puncak
Tingkat kebijakan puncak meliputi kebijakan tertinggi yang lingkupnya menyeluruh secara nasional, misal: penetapan UUD. MPR.
2) Tingkat kebijakan umum
Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak yang lingkupnya juga menyeluruh nasional. Penentu tingkatan ini adalah Presiden

3) Tingkat penentu kebijakan khusus
Tingkat kebijakan khusus merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utam pemerintahan sebagai penjabaran terhadap kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi, sistem dan prosedur dalam bidang utama tersebut. Penentunya adalah Menteri. Produk nya berupa Surat Edaran Menteri.
4) Tingkat penentu kebijakan teknis
Tingkat kebijakan teknis meliputi penggarisan dalam suatu sektor bidang utama. Penentunya adalah pimpinan eselon pertama Departemen Pemerintahan maupun pimpinan lembaga-lembaga nondepartemen.
5) Tingkat penentu kebijakan di Daerah
Tingkat kebijakan di daerah meliputi kebijakan mengenai pelaksanaan pemerintah pusat di dsaerah maupun kebijakan pemerintah daerah. Penentu nya adalah gubernur. Produknya adalah keputusan/instruksi Bupati/walikota untuk kabupaten/kota madya.

Ø  Fungsi rekuitmen politik.

Merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan ujian.

Ø  Fungsi komunikasi politik

Merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam system politik

Ø  Fungsi artikulasi kepentingan

Artikulasi kepentingan adalah suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya terlindungi dalam pembuatan kenijakan publik.

Ø  Fungsi agregasi politik

Agregasi kepentingan adalah cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternatif-alternatif pembuatan kebijakan publik. Agregasi kepentingan ini berlangsung dalam diskusi lembaga legislatif.

19.  Buatlah susunan Lembaga Negara RI SEBELUM AMANDEMN UUD’45 dan setelah amandemen UUD’45.

Jawab :

SUSUNAN LEMBAGA RI SEBELUM

AMANDEMEN UUD’45

 

SUSUNAN LEMBAGA RI SETELAH

AMANDEMEN UUD’45

 

                                                                                                                                       

20.  Jelaskan kekuasaan negara (MPR,PRESIDEN.DPR,MA,MK,BPK DAN BI)

Jawab :

Ø  MPR

Anggota MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum. MPR bersidang paling sedikit sekali dalam lima tahun. Sidang tersebut diadakan di ibu kota negara. Akan tetapi, bila terjadi situasi-situasi yang penting dan mengharuskanadanya pembahasan bersama, mereka dapat mengadakan sidang. Sidang tersebut disebut sidang istimewa.

Berikut ini tugas-tugas MPR.

1.      Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

2.      Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum.

3.      Memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannyamenurut UUD.

Ø  Presiden
- Membuat undang undang bersama DPR
- Menetapkan Peraturan Pemerintahan (PP)
- Menyatakan keadaan bahaya

Ø  DPR
- Mengamalkan Pancasila
- Mengajukan RUU yang disebut usul inisyatif
- Menaati kode etik dan peraturan tata tertib DPR

Ø  MA
- Mengadili suatu perkara tingkat kasasi
- Menguji peraturan perundang undangan di bawah UU terhadap UU
- Memutuskan permohonan kasasi

Ø  MK
- Memutus sengketa kewenagan lembaga Negara yang kewenangan nya diberikan oleh UUD
- Memutuskan pembubaran partai politik
- Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Ø  BPK
- Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
- Memberitahukan kepada DPR hasil hasil pemeriksaan nya

Ø  BANGSA INDONESIA

1.fungsi legislatif
tugasnya = memegang kekuasaan legislatif, yaitu membentuk kebijakan dan undang - undang
--> DPR, DPRD, DPD

2.fungsi eksekutif
tugasnya = memegang kekuasaan eksekutif, yaitu menjalankan kebijakan yang telah dibuat oleh legislatif dan menjalankan fungsi pemerintahan
--> Presiden dan wakil presiden

3. fungsi yudikatif
tugasnya = memegang kekuasaan di bidang peradilan, yaitu mengawasi dan menegakkan undang - undang
--> Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial

21.   Sebutkan jumlah anggota DPR,DPRD,DPRD (PROPINSI,KOTA).

Jawab :

·         Untuk DPRD provinsi, berjumlah antara 35-100 orang.

·         Untuk DPRD kabupaten/kota, berjumlah antara 20-50 orang.

22.  Sebutkan fungsi DPR dan hak-hak DPR

Jawab :

DPR mempunyai fungsi ; legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

1.Legislasi

Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.

2.Anggaran

Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.

3.Pengawasan

Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

DPR mempunyai bebrapa hak, yaitu; hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

1.Hak interplasi

Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2.Hak angket

Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3.Hak menyatakan pendapat

Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:ebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional

23.  Sesuai pasal 22D UUD’45 jelaskan kewenangan DPD.

Jawab :

(1)  Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

(2)  Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

(3)   Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

(4)   Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.